Sungguh menarik untuk dicatat betapa banyak orang yang baru sekarang menyadari bahwa sebuah angka kecil yang tercantum dalam nomor Kartu Keluarga (KK) mereka menentukan kelayakan mereka untuk mengikuti program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIP Kuliah, dan bahkan subsidi BPJS. Angka ini disebut sebagai “desil,” dan DTSEN adalah sistem yang mencatat data tersebut.
Setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTKS secara resmi digantikan oleh DTSEN, atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial bekerja sama dalam mengimplementasikan sistem ini, yang diawasi oleh Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ukuran dan kelengkapannya membedakan DTSEN dari pendahulunya; DTSEN menggabungkan tiga basis data yang sebelumnya terpisah—DTKS, Regsosek, dan P3KE—untuk mencakup 285 juta orang dan 93 juta Kartu Keluarga tanpa duplikasi. Ketiga sistem tersebut sebelumnya sering bertabrakan, yang mengakibatkan tumpang tindih data dan program bantuan yang tidak sampai ke penerima yang dituju. Kini, ketiganya telah digabungkan menjadi satu sistem.
Selain sekadar pendapatan, data DTSEN yang terkait dengan nomor Kartu Keluarga memberikan informasi terperinci mengenai kondisi sosial ekonomi suatu keluarga. Kondisi perumahan, latar belakang pendidikan anggota keluarga, pekerjaan, kepemilikan aset, konsumsi listrik, dan informasi demografis yang digabungkan dengan Nomor Identitas Nasional (NIK) semuanya dipertimbangkan oleh sistem. Setiap keluarga diberi peringkat desil berdasarkan faktor-faktor tersebut; pada skala satu hingga sepuluh, desil satu menunjukkan tingkat kesejahteraan terendah dan desil sepuluh menunjukkan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Untuk memeriksa rincian data DTSEN menggunakan nomor Kartu Keluarga atau NIK, terdapat dua saluran resmi. Yang pertama adalah portal *cekbansos.kemensos.go.id*, di mana pengguna mengklik “Cari Data” setelah memasukkan NIK 16 digit (seperti tertera pada KTP) dan menyelesaikan CAPTCHA. Informasi desil keluarga serta status pendaftaran bantuan sosial akan ditampilkan dalam hasil pencarian. Saluran kedua adalah situs web *dtsen-form.bps.go.id* yang dikelola oleh BPS, di mana pengguna dapat menggunakan prosedur serupa untuk melakukan pengecekan mandiri. Kedua portal tersebut tersedia secara gratis dan dapat diakses melalui perangkat seluler tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.
Apakah desil yang ditetapkan dalam DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dapat diubah jika kondisi keuangan keluarga berubah merupakan pertanyaan yang sering diajukan—dan cukup wajar. Jawabannya adalah meskipun dapat diperbarui, desil tersebut tidak dapat diubah sesuka hati.
Tidak mungkin hanya dengan meminta agar akun seseorang dipindahkan dari desil tujuh ke desil tiga. Lembaga layanan sosial setempat, kantor desa atau kecamatan, atau fitur “usulan/keberatan” di aplikasi *Cek Bansos* (Periksa Bantuan Sosial) adalah contoh saluran resmi yang harus digunakan untuk proses pembaruan. Setelah diajukan, data akan diverifikasi dan diberi peringkat ulang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi saat itu. Proses ini membutuhkan waktu, sehingga hasilnya tidak langsung terlihat, dan jika kondisi yang dilaporkan dinilai tidak jauh berbeda dari data sebelumnya, perubahan tidak dijamin terjadi.
Satu hal yang sering terlewatkan adalah sifat dinamis dari peringkat desil. Artinya, perbaikan kondisi ekonomi dapat memindahkan sebuah keluarga ke desil yang lebih tinggi—yang berpotensi mengakibatkan hilangnya kelayakan untuk menerima bentuk bantuan tertentu. Di sisi lain, keluarga yang kondisinya memburuk dapat mengajukan permohonan pembaruan untuk memulihkan status penerima manfaat dan menurunkan peringkat desil mereka. Sistem ini bertujuan untuk mencerminkan realitas yang terus berubah ini, setidaknya secara konseptual.
Memastikan bahwa semua dokumen pendaftaran sipil akurat dan terkini merupakan langkah pertama yang paling penting bagi siapa pun yang menemukan kesalahan dalam data DTSEN mereka, terutama terkait nomor Kartu Keluarga.
Pastikan informasi anggota keluarga lengkap, bahwa NIK (Nomor Identitas Penduduk) dan nomor Kartu Keluarga sesuai, serta bahwa rincian mengenai tempat tinggal dan pekerjaan sudah diperbarui. Baru setelah itu Anda dapat mengajukan permohonan pembaruan melalui saluran yang tersedia. Meskipun prosesnya mungkin tidak cepat, jauh lebih baik untuk memulainya lebih awal daripada menunggu hingga periode penyaluran bantuan tiba tanpa persiapan.
