Seorang petani di sebuah desa kecil di Gunungkidul mengamati tanah yang mulai retak akibat panasnya musim kemarau. Ia tidak membutuhkan ilmuwan untuk menafsirkan hal ini. Namun, yang sebenarnya ia butuhkan adalah seseorang—atau sebuah sistem—yang mampu memprediksi keretakan tanah tersebut jauh sebelum pergantian musim terjadi.
Inilah inti dari proyek penting yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika): memanfaatkan data spasial untuk mengidentifikasi petani yang paling rentan terhadap gagal panen dan memastikan mereka terdaftar dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebelum bencana terjadi.
Kumpulan data BMKG sangatlah kaya. Suhu di Indonesia terus meningkat antara tahun 1981 dan 2023, naik sebesar 0,5 hingga 0,6 derajat Celsius dan berdampak pada 699 zona musim di seluruh nusantara. Dengan suhu rata-rata 27,5 derajat Celsius—sebuah anomali sebesar 0,8 derajat di atas rata-rata—tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sejak dimulainya pengamatan modern. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; angka-angka tersebut merupakan peta tersembunyi yang menunjukkan siapa pihak yang paling berisiko.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian memiliki data pertanian yang mencakup luas lahan, lokasi sawah, profil kelompok tani, hingga daftar peserta program bantuan. Integrasi spasial dari kedua kumpulan data ini—dengan menumpuknya pada satu peta untuk mendukung pengambilan keputusan—masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hasilnya bisa berupa sistem peringatan dini yang belum pernah ada sebelumnya terkait kemiskinan sektor pertanian di Indonesia, seandainya kedua lembaga tersebut benar-benar mengoordinasikan analisis geospasial mereka.
Program AUTP sendiri menyediakan jaring pengaman yang bermanfaat. Pemerintah menyubsidi 80 persen dari nilai premi, sehingga petani hanya membayar premi sekitar Rp36.000 per hektare untuk setiap musim tanam (kurang lebih empat bulan). Klaim asuransi bisa mencapai Rp6 juta per hektare jika terjadi gagal panen total (puso). Meskipun jumlah ini mungkin tidak terlihat besar, hal tersebut bisa menjadi penentu antara kemampuan untuk bertahan hidup dan jeratan utang bagi petani yang bergantung pada dua hektare sawah.
Masalahnya adalah, mereka yang paling membutuhkan program ini justru belum mendapatkannya. Petani yang paling rentan sering kali adalah mereka yang paling minim informasi, namun keikutsertaan dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih bersifat sukarela dan bergantung pada inisiatif pribadi. Di sinilah data spasial dapat dimanfaatkan dengan cara baru: bukan sekadar untuk prakiraan cuaca, melainkan juga untuk menentukan petani mana yang sebaiknya mendapatkan perlindungan asuransi terlebih dahulu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mencatat kemajuan melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Di Gunungkidul, 60 peserta—yang terdiri dari petani muda, organisasi perempuan tani, penyuluh pertanian, dan petani umum—berkumpul untuk mempelajari cara mengelola air hujan dengan lebih baik, memodifikasi pola tanam, dan memahami prakiraan iklim. Situasi ini menyiratkan makna mendalam: karena alam tidak lagi dapat diandalkan seperti dahulu, mereka yang selama beberapa generasi bergantung pada titi mongso (kalender musim tradisional Jawa) kini harus belajar menafsirkan data satelit.
Diperlukan sistem yang lebih proaktif saat ini. Bayangkan sebuah platform geografis yang memadukan peta lahan sawah dan profil petani dari Kementerian Pertanian dengan data anomali suhu serta curah hujan dari BMKG. Alih-alih menunggu petani mendaftar, sistem semacam itu dapat menghasilkan skor kerentanan untuk wilayah tertentu atau bahkan kelompok tani.
Hal ini bukan sekadar angan-angan teknokratis. Menurut penelitian yang ada, akurasi prediksi klaim asuransi pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memadukan data cuaca dan analitik modern. Simulasi bahkan menunjukkan potensi peningkatan produktivitas hingga dua digit. Yang dibutuhkan adalah kemauan kelembagaan untuk bekerja sama, saling berbagi data, dan menciptakan sistem yang benar-benar mengutamakan petani—bukan sekadar sistem yang bertujuan memenuhi target program semata.
Demi mencapai swasembada pangan, Indonesia harus memastikan bahwa para petani—yang merupakan tulang punggung sektor ini—tidak sedang berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Informasinya sudah tersedia. Programnya sudah berjalan. Kini, yang tersisa hanyalah keberanian untuk memadukan keduanya serta kecepatan untuk bertindak sebelum musim kemarau berikutnya tiba.
