1 September 2026, Selasa malam. Empat ambulans sedang menunggu di depan Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo. Para siswa dievakuasi satu per satu; sebagian didorong ke kursi roda karena kaki mereka tak lagi mampu menopang tubuh, sementara yang lain terbaring lemas di atas tandu. Itu bukanlah adegan dari sebuah film. Kejadian itu terjadi setelah anak-anak tersebut mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis yang secara hukum menjadi hak mereka.
Malam itu, ruang gawat darurat Rumah Sakit Daerah R.T. Notopuro dipenuhi pasien. Setiap tempat tidur terisi penuh. Tidak ada ruang lagi, sehingga beberapa anak terpaksa berbaring di tandu di lorong. Rumah sakit pun menambah tempat tidur darurat. Puluhan anak terus berdatangan hingga Rabu sore. Jumlah korban tewas awal yang mencapai 273 terus meningkat, menjadi 431, 512, dan akhirnya 566. Dapur SPPG Kalitengah adalah sumber dari semua kasus tersebut.
Nasi, telur orak-arik, dan lauk pauk menjadi menu sederhana tersebut. Tidak ada yang mencurigakan dari daftar menu tersebut. Namun, tampaknya terjadi kesalahan dalam rantai produksi, penyimpanan, atau distribusi. Tak lama setelah makan, para siswa mulai mengeluh mual, diare, pusing, dan sesak napas. Ratusan anak mengalami gejala-gejala ini secara bersamaan, hampir serentak. Ini bukan sekadar kebetulan.
Sekitar 1.000 porsi dibuat khusus untuk pesantren dari total 2.800 porsi yang diproduksi setiap hari oleh dapur SPPG Kalitengah untuk 19 lembaga pendidikan. Meskipun skala sebesar itu efisien secara logistik, hal ini juga berarti ratusan anak dapat terdampak secara bersamaan akibat satu kegagalan kecil, seperti suhu penyimpanan yang tidak tepat, bahan baku yang sudah tidak segar, atau waktu distribusi yang terlalu lama. Sistem terpusat semacam ini memang memiliki risiko bawaan. Dinding dapur mungkin terpampang sertifikat sanitasi dan higiene, tetapi penerapan protokol secara harian adalah cerita lain.
Rafli Ridho, pimpinan SPPG Kalitengah, tampil di hadapan media pada Rabu, 2 September. “Saya minta maaf, saya menyesal,” katanya. Meskipun pernyataan singkat tersebut jujur, hal itu tampaknya tidak cukup mengingat delapan rumah sakit berbeda sedang merawat lebih dari 500 anak. Selain sekadar meminta maaf, ada pertanyaan yang lebih penting: siapa yang mengawasi dapur ini setiap hari? Siapa yang memantau rantai dingin dalam distribusi makanan? Dan mengapa ratusan anak jatuh sakit sebelum ada yang bertindak?
YLBHI, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, menanggapi dengan tegas. Mereka menggambarkan insiden ini sebagai cerminan dari pertumbuhan program yang jauh melampaui kemampuan pengawasannya, bukan sekadar kecelakaan dapur. Anak-anak bukanlah produk produksi massal, menurut Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Ada benarnya apa yang ia katakan. Insiden seperti yang terjadi di Sidoarjo hampir pasti terjadi ketika sebuah program yang memengaruhi jutaan anak dijalankan tanpa sistem data terbuka, prosedur pengaduan yang jelas, dan audit independen yang rutin.
Fakta bahwa ini bukan kejadian pertama membuatnya semakin sulit untuk dipahami. Sejak program MBG dimulai pada tahun 2025, setidaknya 40.759 orang dilaporkan mengalami keracunan, menurut pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI). Hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2026, lebih dari 12.000 kasus di antaranya dilaporkan. Angka-angka ini sudah ada. Peringatan-peringatan tersebut sudah disampaikan. Pada September 2025, hanya sekitar 25% dari SPPG yang beroperasi secara efektif, menurut Ombudsman Indonesia, yang juga mengidentifikasi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Namun, program ini tetap berkembang.
Cara pemerintah menangani peringatan-peringatan ini membuat sulit untuk tidak merasa bahwa ada yang salah. Mungkin tekanan untuk membuktikan keberhasilan program lebih besar daripada tekanan untuk mengatasi masalah mendasar di baliknya. Atau, mungkin sistem birokrasi bereaksi terlalu lambat terhadap sinyal-sinyal dari lapangan sebelum korban mulai berjatuhan. Jelas, pembenaran apa pun tampaknya tak berarti bagi orang tua siswa yang bergegas ke rumah sakit malam itu bersama anak-anak mereka yang lemas.
SPPG Kalitengah telah ditutup sementara oleh pihak berwenang Sidoarjo, dan sampel makanan telah dikumpulkan untuk dianalisis di laboratorium. Hingga tulisan ini dibuat, hasil tes belum diumumkan ke publik. Masih ada spekulasi mengenai penyebab pasti keracunan tersebut. Namun, fakta bahwa ratusan anak jatuh sakit secara bersamaan setelah mengonsumsi makanan dari sumber yang sama sudah cukup berbicara banyak.
Tidak ada keraguan mengenai tujuan Program Makanan Bergizi Gratis. Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup adalah ide yang baik. Namun, sistem yang aman tidak selalu menjadi hasil dari niat baik. Pemerintah seharusnya berhenti sejenak di Sidoarjo, bukan untuk membela program tersebut atau mencari kambing hitam, melainkan untuk benar-benar mempertimbangkan apakah sistem pengawasan kita cukup kuat untuk melindungi anak-anak yang kita katakan ingin kita lindungi.
