Pembahasan mengenai bantuan sosial di banyak desa di Indonesia kini tidak lagi berpusat pada siapa yang “terlihat” paling miskin. Sebaliknya, pembahasan tersebut kini berfokus pada siapa yang termasuk dalam desil mana. Kata “desil” tiba-tiba muncul di meja kantor desa, grup WhatsApp masyarakat, dan percakapan para perempuan setelah sesi belajar agama. Anehnya, banyak orang masih belum sepenuhnya memahami arti istilah tersebut.
Dalam konteks program bantuan sosial pemerintah Indonesia, desil adalah cara untuk mengelompokkan seluruh penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kesejahteraan ekonomi mereka. Bayangkan semua keluarga di Indonesia diurutkan dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, lalu dibagi secara merata menjadi sepuluh kelompok. Setiap kelompok mewakili sepuluh persen dari populasi. Desil 1 adalah kelompok terendah, sedangkan Desil 10 adalah yang tertinggi. Konsepnya memang sesederhana itu, namun pelaksanaannya jauh lebih rumit.
Metode yang digunakan untuk menghitung angka-angka ini cukup menarik—dan terkadang membingungkan. Bukan berdasarkan pendapat pejabat desa, bukan berdasarkan laporan kepala RT, dan bukan berdasarkan kondisi rumah yang terlihat secara kasat mata. Posisi desil suatu keluarga didasarkan pada sejumlah faktor yang dapat diukur, termasuk kepemilikan aset seperti tanah dan mobil, kondisi rumah, akses terhadap air bersih dan listrik, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, dan bahkan kesehatan anggota keluarga. Posisi desil ditentukan dengan mengolah semua faktor tersebut menjadi sebuah skor.
Desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang paling sering disebut di antara sepuluh kelompok yang ada saat ini ketika membahas bantuan sosial. Keluarga di desil 1 dianggap sangat miskin dan memiliki akses terbatas terhadap hampir semua kebutuhan dasar, sehingga menjadikannya kelompok dengan kondisi ekonomi terendah. Desil 2 diklasifikasikan sebagai miskin, Desil 3 sebagai hampir miskin, Desil 4 sebagai rentan terhadap kemiskinan, dan Desil 5 sebagai “cukup-cukup saja”—belum sepenuhnya miskin tetapi juga belum cukup stabil. Program bantuan pangan pokok pemerintah dan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama menyasar kelima kelompok ini.
Sistem ini sangat berbeda dari sistem sebelumnya. Dulu, status “miskin” biasanya tidak berubah. Status tersebut sulit diubah setelah dicatat. Kini, posisi desil bersifat dinamis, dapat berubah berdasarkan data terbaru yang dimasukkan ke dalam sistem. Posisi desil seseorang dapat berubah jika ia membeli mobil baru, mendapatkan pekerjaan jangka panjang, atau kondisi keuangannya membaik menurut data terbaru. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Karena merasa tidak melakukan apa-apa, beberapa keluarga terkejut ketika status bantuan mereka tiba-tiba berubah.
Semua ini didasarkan pada sistem yang dikenal sebagai DTSEN, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Hasil Pendataan Sosial Ekonomi yang dilakukan beberapa tahun lalu digabungkan dengan data historis yang dikenal sebagai DTKS. Tujuannya jelas: untuk meningkatkan akurasi, frekuensi pembaruan, dan mengurangi risiko manipulasi data kesejahteraan. Berkat hal ini, pemerintah dapat menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan berdasarkan kondisi nyata, bukan berdasarkan kedekatan sosial atau laporan yang belum terverifikasi.
Masalahnya, sistem ini masih bergantung pada kualitas data yang masuk, terlepas seberapa baik kualitasnya. Banyak keluarga di lapangan mengeluhkan bahwa kondisi nyata mereka tidak tercermin dalam data. Posisi desil beberapa orang tidak berubah meskipun mereka telah lama tidak memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Meskipun desil mereka lebih tinggi, beberapa orang percaya bahwa kondisi mereka sebenarnya lebih sulit daripada tetangga mereka. Hal ini tidak berarti bahwa sistem tersebut cacat, tetapi ada ketidaksesuaian antara data dan kenyataan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.
Terdapat cara resmi untuk mengetahui posisi desil keluarga Anda dengan menggunakan Nomor Identitas Penduduk (NIK) di portal cekbansos.kemensos.go.id. Namun, penting untuk diingat bahwa mengetahui posisi desil Anda tidak menjamin bahwa seseorang akan mendapatkan bantuan. Desil bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan hasilnya. Sepanjang tahun, Kementerian Sosial terus memodifikasi pedoman teknis terkait rentang desil yang memenuhi syarat untuk program-program tertentu.
Jelas bahwa sistem desil merupakan langkah konkret menuju pendekatan yang lebih terukur dalam pendistribusian bantuan. Keputusan menjadi angka yang dapat diaudit, bukan keputusan subjektif. Apakah sistem ini sempurna? Tidak selalu. Namun, sistem yang setidaknya berusaha menentukan bantuan sosial berdasarkan data, bukan berdasarkan siapa yang lebih terkenal di masyarakat, tampaknya lebih adil.
