Saat pertama kali mengakses portal dtsen-form.bps.go.id, ada sesuatu yang unik dari situs ini. Untuk sebuah basis data yang berisi informasi sosial ekonomi hampir seluruh warga Indonesia, antarmukanya terkesan terlalu sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, terdapat angka-angka yang menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) menciptakan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menggabungkan berbagai data kesejahteraan masyarakat ke dalam satu basis data terpusat yang dapat diakses. Proyek ini cukup besar. BPS melaporkan cakupan data sekitar 95,3 juta rumah tangga, atau 289,3 juta orang, dalam pembaruan Volume 2 tahun 2026. Angka tersebut mencakup hampir seluruh populasi negara.
Jumlah warga yang baru menyadari bahwa data mereka sudah ada—lengkap dengan angka desil yang menentukan nasib bantuan sosial mereka—lah yang belakangan ini menarik perhatian, bukan sekadar keberadaan portal tersebut. Sejak saluran verifikasi ini dipublikasikan, muncul banyak keluhan di media sosial terkait kenaikan angka desil. Meskipun kondisi keuangan mereka tidak banyak berubah, sebagian orang terkejut saat mengetahui bahwa desil mereka lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Portal ini sangat mudah digunakan. Masukkan Nomor Identitas Nasional (NIK) Anda, lengkapi captcha, klik tombol “Periksa Desil”, masukkan tanggal lahir Anda, lalu klik “Periksa Data” di dtsen-form.bps.go.id. Tidak diperlukan dokumen fisik, login, atau pembuatan akun. Anda dapat menggunakan ponsel pintar untuk menyelesaikan seluruh proses dalam hitungan menit. Portal Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id menyediakan layanan serupa dengan langkah-langkah yang hampir identik bagi mereka yang mencari alternatif.
Desil itu sendiri lebih dari sekadar angka. Berdasarkan 39 faktor, termasuk kondisi perumahan, kepemilikan aset, tingkat pengeluaran rumah tangga, akses ke pendidikan, dan layanan dasar, serta pendapatan, sistem ini membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok sesuai dengan kesejahteraan relatif mereka. Kelompok dengan kondisi ekonomi terburuk diwakili oleh Desil 1, yang secara bertahap meningkat hingga Desil 10, yang mewakili kelompok paling sejahtera. Perbedaan satu desil saja dapat sangat menentukan apakah banyak keluarga akan menerima bantuan atau tidak.
Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan iuran BPJS Kesehatan bagi penerima Bantuan Iuran semuanya didistribusikan oleh pemerintah menggunakan acuan desil DTSEN. Untuk memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan sedang mempertimbangkan untuk memperketat penyaluran tabung LPG 3 kilogram dengan menggunakan data desil. Hal ini berarti bahwa angka yang muncul di layar setelah Anda memasukkan Nomor Identitas Nasional (NIK) memiliki implikasi nyata dan bukan sekadar data administratif.
BPS telah menyediakan saluran pembaruan bagi masyarakat yang merasa data desil mereka tidak akurat. Pemerintah menyatakan bahwa pembaruan ini sangat penting untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan dan prosesnya dapat dilakukan secara daring. Meskipun tingkat kesalahan inklusi telah diturunkan menjadi sekitar 0,06 persen pada pembaruan terbaru, hal ini tetap terasa sangat nyata bagi keluarga yang terdampak.
Di tengah semua ini, tampaknya ini merupakan titik balik. Sistem distribusi kesejahteraan Indonesia, yang telah lama dianggap bocor, salah sasaran, atau rentan terhadap manipulasi, saat ini sedang diperbaiki. Salah satu upaya signifikan ke arah itu adalah DTSEN. Apakah sistem ini sempurna? Mungkin tidak. Namun, warga kini dapat memeriksa dan mempertanyakan data mereka sendiri dengan mengetuk pintu, yang merupakan langkah signifikan.
