Seorang ibu rumah tangga di sebuah desa kecil di Jawa Tengah menunggu kabar terbaru dari Rukun Tetangga (RT) di depan rumahnya. Bantuan tunai telah disalurkan kepada tetangganya. Namun, dia belum menerimanya. Namanya tidak tercantum dalam daftar. Padahal, kondisi keuangannya tidak jauh berbeda dengan orang lain. Hal ini sering terjadi di ratusan desa di Indonesia.
Masalah siapa yang berhak menerima bantuan keuangan dari pemerintah jauh lebih rumit daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Siapa yang termasuk dan siapa yang tidak ditentukan oleh sistem berlapis-lapis. Selain itu, meskipun bermaksud baik, sistem tersebut tidak selalu berfungsi dengan sempurna.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi landasan dari semua ini. Warga terdaftar dalam basis data nasional ini berdasarkan tingkat kemiskinan mereka, yang berkisar dari sangat miskin hingga hampir sejahtera. Badan Layanan Sosial bertanggung jawab atas pengelolaan data ini di tingkat kabupaten. Secara teori, bantuan tersedia bagi siapa pun yang terdaftar dalam DTKS. Namun, tidak semua program benar-benar dapat diakses oleh semua pengguna yang terdaftar.
Misalnya, anggaran pemerintah pusat mendanai program bantuan tunai bulanan yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah pusat menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih penerima manfaat dari DTKS (Daftar Desa). Pemerintah pusat juga menyediakan Bantuan Pangan Non-Tunai, yang terdiri dari paket pangan pokok senilai ratusan ribu rupiah per bulan. Selanjutnya, bagi mereka yang tercakup dalam DTKS namun belum menerima PKH atau BPNT, tersedia Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Setiap program memiliki urutan dan tingkatan yang berbeda.
Posisi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam hierarki ini cukup menarik sekaligus membingungkan. Bagian paling bawah jaring pengaman inilah yang menjadi tujuan BLT Dana Desa. Mereka yang sudah terdaftar dalam DTKS namun tidak tercakup dalam program-program di atasnya adalah penerima manfaatnya. Selain itu, mereka yang hidup dalam kemiskinan namun sama sekali tidak tercantum dalam DTKS menjadi fokus utama BLT ini. Ironisnya, kelompok terakhir inilah yang paling sulit dijangkau oleh sistem dan paling rentan.
Desain ini masuk akal. Untuk mencegah satu keluarga menerima tiga program sekaligus sementara keluarga lain tidak menerima apa pun, pemerintah berupaya memastikan tidak ada tumpang tindih. Namun, koordinasi antarlembaga di lapangan tidak selalu mudah. Pembaruan data sering kali tertunda. Karena tidak ada yang mengambil inisiatif untuk memperbaruinya, beberapa penerima PKH yang seharusnya telah dihapus karena kondisi ekonomi yang membaik masih terdaftar dalam daftar.
Meskipun strateginya sedikit berbeda, semangatnya sama di Malaysia. Badan Pendapatan Dalam Negeri mengawasi program bantuan tunai langsung yang dikenal sebagai Program Donasi Tunai Rahmah, atau STR. Program ini menargetkan penduduk berpenghasilan rendah dalam sejumlah kategori, termasuk lajang, lansia, dan kepala keluarga. Tergantung pada jumlah tanggungan, jumlah tahunan bervariasi dari RM500 hingga RM2.500. Departemen Kesejahteraan Masyarakat juga menawarkan program Bantuan Lansia bulanan sebesar RM600 kepada lansia yang memenuhi syarat. Meskipun masih ada masalah dalam verifikasi data, sistem di sana tampaknya lebih terstruktur dalam hal pengelompokan penerima manfaat.
Masyarakat sering mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh fasilitator tingkat desa. Para fasilitator lapangan ini berada di garis depan dalam mendistribusikan bantuan karena mereka memiliki data mengenai penerima PKH atau BPNT. Mereka mengetahui orang-orang yang sakit namun tidak memiliki kartu kesehatan, yang anaknya putus sekolah, dan yang tinggal di rumah bobrok dekat pasar. Namun, mereka juga dibatasi oleh proses birokrasi dan kuota.
Ketika mempertimbangkan sistem secara keseluruhan, terdapat perasaan ketidaklengkapan yang terus-menerus. Dengan beberapa tingkatan program yang saling melengkapi, pemerintah telah membangun arsitektur bantuan yang cukup rumit. Namun, akan selalu ada celah selama Daftar Entitas Data Desa (DTKS) tidak diperbarui secara konsisten dan akurat. Beberapa orang mendapatkannya meskipun sebenarnya tidak membutuhkannya. Yang lain tidak tercatat tetapi sangat membutuhkannya. Puluhan juta orang di antara kedua kelompok tersebut masih menanti kabar apakah nama mereka akan tercantum dalam daftar berikutnya atau tidak.
