Setiap keluarga di Indonesia memiliki angka yang terkait dengan mereka; kebanyakan orang tidak menyadari angka ini, namun angka tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan apakah mereka berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah atau tidak. Kami menyebut angka tersebut sebagai desil. Jika ditelaah lebih dalam, cara kerja sistem ini sebenarnya cukup menarik dan memunculkan sejumlah pertanyaan.
Istilah “desil” bukanlah hal baru. Dalam statistik, decile merujuk pada sepuluh bagian data, masing-masing mewakili sepuluh persen dari total populasi. Namun, decile memiliki makna yang jauh lebih nyata bagi kehidupan sehari-hari jutaan keluarga Indonesia dalam kerangka Program DTSEN, singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sistem ini digunakan pemerintah untuk mengklasifikasikan individu berdasarkan tingkat sosial dan ekonomi, dari yang terendah hingga tertinggi. Sepuluh persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk dalam Decile 1. Kelompok terkaya berada di desil 10. Terdapat delapan tingkatan tambahan di antara keduanya yang menggambarkan rentang kondisi ekonomi masyarakat di seluruh negeri.
Fakta bahwa data desil ini dipertimbangkan saat mengalokasikan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) lah yang menjadikan sistem ini sangat relevan. Tentu saja, desil bukanlah satu-satunya faktor penentu. Sebelum memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan, pemerintah terus memeriksa dan memvalidasi data. Namun, bantuan mungkin tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya jika data desil yang tercatat tidak secara akurat mencerminkan kondisi di lapangan. Ini merupakan masalah keadilan, bukan sekadar masalah teknis.
Memeriksa desil Anda tidak sesulit yang Anda bayangkan. Siapa pun dapat memperoleh informasi desil keluarganya hanya dengan memasukkan tanggal lahir dan Nomor Identitas Nasional (NIK) di situs web resmi BPS, dtsen-form.bps.go.id. Langkah pertama dalam proses ini adalah membuka situs web tersebut, memilih menu “Lainnya”, memasukkan NIK, lalu mengisi kode verifikasi atau captcha yang muncul di layar. Pengguna dapat memperbarui data sosioekonomi mereka atau memeriksa desilnya begitu sistem menemukan data tersebut. Mereka hanya perlu memasukkan tanggal lahir dan kode verifikasi lain jika memutuskan untuk memeriksa desilnya. Hasilnya akan langsung muncul.
Posisi desil seseorang ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, penggunaan listrik, dan bahkan kepemilikan aset. Hal ini berarti bahwa tergantung pada kombinasi faktor-faktor tersebut, dua keluarga di lingkungan yang sama mungkin memiliki desil yang berbeda. Beberapa orang berpendapat bahwa hasil desil mereka tidak secara akurat mencerminkan keadaan sebenarnya. Ada keterbatasan pada data yang dikumpulkan; terkadang, informasi yang dimasukkan ke dalam sistem sudah kedaluwarsa.
Karena itu, kemampuan untuk memperbarui data di situs web yang sama sangatlah penting. Untuk memperbarui data yang tersimpan, tersedia cara untuk melaporkan perubahan apa pun dalam kondisi keuangan keluarga, baik yang positif maupun negatif. Setidaknya, informasi yang lebih akurat memiliki peluang lebih besar untuk dipertimbangkan dalam proses verifikasi selanjutnya, meskipun proses ini mungkin tidak langsung mengubah status desil.
Cara pemerintah merancang sistem ini cukup menarik karena memungkinkan masyarakat memeriksa sendiri tanpa harus datang ke kantor atau mengantre di loket. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Akses terhadap informasi semacam ini dulu terasa birokratis dan sulit dijangkau di banyak daerah. Menurut catatan pemerintah, kini seseorang dapat mengetahui status kesejahteraan mereka hanya dengan ponsel dan koneksi internet.
Tentu saja, masih ada ruang untuk pengembangan. Tidak semua orang memiliki akses mudah ke internet, dan tidak semua orang terbiasa menggunakan situs web pemerintah, yang terkadang terasa kurang ramah pengguna. Namun, setidaknya sistem pengecekan desil ini membuka celah kecil bagi masyarakat untuk melihat bagaimana negara memandang kondisi ekonomi mereka dan, jika diperlukan, mengusulkan perubahan terhadap perspektif tersebut.
