Di Indonesia, masih umum dijumpai warga setempat yang mendatangi kantor desa mana pun dengan membawa fotokopi KTP mereka dan menanyakan soal bantuan sosial yang belum dibayarkan. Mereka tidak menyadari bahwa jawabannya sebenarnya tersimpan rapi di situs web pemerintah, yang dapat mereka akses dalam hitungan menit dengan menggunakan nomor NIK yang tercetak di KTP mereka.
Inilah ironi yang jelas dari sistem pengecekan desil tahun 2026. Meskipun akses telah disediakan oleh pemerintah, banyak orang yang tidak mengetahui cara menggunakannya.
Dalam konteks Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah menggunakan desil untuk mengelompokkan seluruh warga Indonesia ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka. Kondisi ekonomi terendah, atau sangat miskin bahkan kemiskinan ekstrem, diwakili oleh desil 1. Di puncaknya adalah desil 10. Keluarga dalam desil 1 hingga 4 mendapat prioritas dalam menerima berbagai program bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menariknya, dan mungkin belum banyak diketahui, desil ditentukan oleh faktor-faktor selain pendapatan. Sebanyak 39 faktor diperhitungkan. Kondisi fisik rumah, ketersediaan air bersih, kepemilikan aset, tingkat pendidikan anggota keluarga, dan bahkan pengeluaran rumah tangga bulanan semuanya dipertimbangkan. Oleh karena itu, seseorang yang sekilas tampak tidak “miskin” sebenarnya mungkin berada di desil bawah karena keadaan yang tidak terlihat dari luar.
Pada kenyataannya, cara mengeceknya sangat mudah. Masukkan Nomor Identitas Nasional (NIK) Anda di situs web cekbansos.kemensos.go.id, selesaikan captcha, lalu pilih “Cari Data.” Nama Anda, posisi desil, dan status tiga jenis bantuan sosial akan ditampilkan oleh sistem. Pilihan lain adalah menggunakan situs Badan Pusat Statistik (BPS) di dtsen-form.bps.go.id, yang memerlukan beberapa langkah tambahan, seperti memasukkan tanggal lahir setelah NIK Anda diverifikasi. Anda tidak perlu mendaftar atau masuk (login) untuk mengakses keduanya melalui ponsel pintar biasa.
Sebelum terlalu optimis atau kecewa dengan hasilnya, ada hal penting yang perlu dipahami. Tidak ada angka tetap untuk posisi desil. Perubahan kondisi keluarga, baik positif maupun negatif, dapat memengaruhi posisi desil pada pembaruan data DTSEN berikutnya. Selain itu, keluarga yang saat ini tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tetap berpotensi memenuhi syarat untuk dimasukkan pada periode berikutnya, asalkan kondisi keuangan mereka memenuhi persyaratan.
Transparansi sistem ini patut diapresiasi. Pemerintah kini memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap data bantuan sosial, alih-alih menyerahkannya kepada pejabat desa atau kecamatan. Tanpa perlu perantara atau menunggu pengumuman, seseorang di daerah terpencil di Sulawesi atau gang kecil di Jakarta dapat memverifikasi apakah namanya tercantum dalam daftar penerima PKH. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa.
Tentu saja, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Sejauh mana keakuratan informasi yang dikumpulkan? Apakah tidak ada yang terlewatkan dan apakah proses pengumpulan data di lapangan sudah adil? Banyak keluarga yang seharusnya masuk dalam desil bawah mungkin belum terdaftar dengan benar; di sisi lain, beberapa keluarga yang sudah cukup sejahtera mungkin masih terdaftar sebagai penerima. Tidak diragukan lagi, perbaikan data semacam ini tidak mungkin diselesaikan dalam semalam.
Namun, membuka browser, mengetikkan alamat situs web, dan memasukkan Nomor Identitas Nasional (NIK) saat ini merupakan langkah termudah yang dapat dilakukan siapa pun. Hasilnya bisa saja sesuai harapan atau di luar dugaan. Namun, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui posisi Anda sendiri dalam data kesejahteraan nasional.
